Oyisultra.com, KENDARI – Polemik dugaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite yang dioplos di Kota Kendari, dan menyebabkan ratusan kendaraan Ojek Online (Ojol) mogok hingga mengadu ke Polres Kota Kendari, pada Selasa (4/3/2025).
Mendapatkan tanggapan dari Ketua Komisi I (satu) yang membidangi Pemerintahan dan Hukum DPRD Kota Kendari, Zulham Damu.
Zulham Damu mengatakan bahwa peristiwa tersebut sangat tidak dibenarkan, dikarenakan ini bentuk-bentuk bisnis yang manipulatif. Selain merugikan negara, ini juga merugikan konsumen dalam hal ini masyarakat, yang mana banyak pengguna BBM Subsidi masyarakat kalangan bawah.
“Harusnya Pertamina ini hadir dan menghadirkan energi atau bahan bakar yang berkualitas, sebagai perwakilan pemerintah yang mengurus ini, sehingga ada kedaulatan energi yang bisa dirasakan semua masyarakat,” jelas Anggota DPRD Kota Kendari dari Fraksi PDIP ini.
“Kalau ini benar-benar terjadi, kita sangat sayangkan, kenapa Pertamina ini tidak hadir dengan menghadirkan kedaulatan energi, tetapi kesannya membodohi masyarakat,” sambungnya.
Merespons persoalan ini, pihaknya akan memanggil semua pihak terkait dan akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif.
“Kita akan memanggil pihak Pertamina secara kelembagaan, dan akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif, mulai dari Depo sampai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dari hulu hingga hilir. Ini kan ada jaringan sampai ada proses ke SPBU, kita akan cek apakah sudah sesuai atau belum,” tegasnya.
Ia menduga peristiwa ini terindikasi ada perbuatan melawan hukum.
“Tentu disini ada perbuatan melawan hukum, ini merugikan keuangan negara, karena sifatnya subsidi. Di sini ada hak-hak masyarakat yang dimana subsidi ini untuk masyarakat, yang seharusnya dialokasikan dengan tepat untuk masyarakat kecil, ini menyangkut kepentingan masyarakat kecil, dan ini juga menyangkut kepentingan transportasi, apalagi menjelang momen lebaran Idul Fitri. Ini penting untuk kita kawal bersama-sama,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk aktif melaporkan ketidaksesuaian kualitas BBM subsidi yang diperolehnya.
“Kita minta juga masyarakat untuk proaktif melaporkan ketidaksesuaian kualitas BBM Subsidi yang diperoleh masyarakat, bisa ke APH dan di DPRD,” pungkasnya.
