Oyisultra.com, KENDARI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melaksanakan reses masa sidang I tahun sidang 2024-2025. Reses ini merupakan agenda resmi DPRD yang telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Kendari.
Kegiatan reses ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan memperkuat komunikasi antara anggota DPRD dengan konstituen mereka. Melalui reses ini, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan isu-isu penting serta kebutuhan yang harus menjadi perhatian di tingkat wilayah masing-masing.
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Azhar melaksanakan reses untuk menjaring sejumlah aspirasi dan usulan warga di BTN Purirano, Kelurahan Purirano, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada Kamis 24 Oktober 2024.
Sejumlah usulan warga seperti fasilitas air bersih sampai dengan tarif KWH meteran yang memberatkan disampaikan langsung sama Politikus Partai Golkar tersebut.
Dihadapan La Ode Azhar, Warga BTN Purirano, La Ode Said mengatakan, ada beberapa persoalan yang dihadapi warga, tapi yang paling mendesak saat ini masalah air bersih.
Untuk itu, dirinya mewakili masyarakat di BTN Purirano berharap melalui reses anggota DPRD Kota Kendari ini bisa menjadi perpanjangan tangan masyarakat kepada pemerintah kota (Pemkot) Kendari dalam mengatasi persoalan yang terjadi.
“Kami berharap persoalan air bersih ini segera mendapatkan solusi yang tepat. Sehingga apa yang kita rasakan bisa teratasi,” harap La Ode Said.
Menyikapi usulan warga, anggota DPRD Kota Kendari, La Ode Azhar mengungkapkan, dirinya akan mencoba membuat sumur bor di satu titik BTN sebagai uji coba. Jika berhasil pihaknya akan lanjutkan ke titik lainnya.
“Kita akan coba buatkan satu sumur bor di lingkungan BTN untuk dilakukan uji coba. Kalau ini berhasil, pasti kita lanjutkan ke titik selanjutnya,” jelas La Ode Azhar.
Kemudian terkait usulan mahalnya biata kwh meter, La Ode Ashar mengatakan, warga BTN yang mayoritas berpenghasilan menengah ke bawah merasa terbebani dengan tarif KWH non-subsidi, sementara beberapa warga layak mendapatkan subsidi.
“KWH meternya harus disesuaikan agar tidak memberatkan warga. Ini kita akan koordinasikan kepada pihak PLN,” ujar La Ode Azhar.
La Ode Azhar mengatakan, semua usulan ini akan dibahas di paripurna hasil reses DPRD dan selanjutnya disampaikan ke Bappeda. Pada saat pembahasan anggaran, akan dikirim kembali ke DPRD untuk memilih mana yang menjadi fokus pembangunan.
“Jika anggarannya mencukupi, semua program akan dijalankan. Namun, jika tidak, prioritas akan diberikan pada program yang menjadi fokus pembangunan,” kata La Ode Ashar.
Ia menambahkan, aspirasi lain yang diajukan warga termasuk bantuan transportasi untuk anak sekolah, legalitas warga BTN, bantuan mesin jahit, bantuan UMKM, sumur resapan, tarif hunian, hingga penyelesaian jalan poros tetap ditindaklanjuti kedepannya.
“Ini akan juga kita perhatikan. Tidak ada usulan warga yang tidak diperhatikan, semuanya kita usulkan dan kalau anggaran tidak mencukupi pasti dievaluasi untuk kegiatan yang sifatnya prioritas kebutuhan warga,” tutup La Ode Azhar. (Adv)
