Oyisultra.com, KONAWE SELATAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe Selatan (Konsel) melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konsel tentang Penanganan Masalah Hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), bertempat di Auditorium lantai III Kantor Bupati, pada Kamis (11/7/2024).
Penandatangaan perjanjian tersebut dilakukan oleh Kepala Kejari (Kajari), Ujang Sutisna SH dan Bupati Konawe Selatan, H Surunuddin Dangga ST MM disaksikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Hj ST Chadidjah S.Sos M.Si, Dandim 1417 Kendari Letkol Inf Herry Indriyanto S.Ip, BPS, Deputi Bank Indonesia, Perwakilan BMKG Provinsi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para camat se-Konawe Selatan.
Kajari Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengapresiasi kepada pemerintah daerah yang telah bersedia melanjutkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejari dan Pemerintah Daerah.
“Selaku Kajari, kami menyambut baik kerja sama ini. Perjanjian ini untuk membantu penyelenggaraan pemerintah yang baik atau clean goverment. Hadirnya Kejari untuk membantu dalam proses penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara,” ujar Ujang Sutisna.
Menurutnya, kerja sama Bidang Datun memiliki peran untuk meningkatkan sinergitas pemerintah dan Kejari dibidang penegakan hukum.
“Bidang Datun jaksa sebagai pengacara negara berperan memberikan kepastian hukum dan melindungi pemerintah dan masyarakat di bidang Datun,” ujarnya.
Dia mengajak pemerintah daerah untuk menggunakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam proses penyelesaian masalah pemerintah dibidang Datun.
“Silahkan gunakan jasa kami untuk mewakili pemerintah daerah. JPN bisa memberikan pendapat hukum. Kami akan bantu sesuai relnya begitu juga dalam memberikan pendampingan,” jelasnya.
Namun begitu, tambah Ujang Sutisna, Kejari tak segan-segan menghentikan MoU tersebut jika dalam perjalanannya terjadi penyimpangan dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.
Sementara itu, Bupati Konawe Selatan, H Surunuddin Dangga mengaku MoU tersebut banyak memberikan manfaat bagi pemerintah daerah.
“Kerja sama ini dalam rangka melancarkan tugas-tugas pemerintahan,” ungka Surunuddin.
Bupati dua periode ini mengatakan, tujuan kerja sama ini untuk memperkuat pemerintahan agar bisa berjalan efektif, sesuai dengan koridor hukum.
“Kami menyadari dalam menjalankan pemerintahan ini banyak tantangan dan hambatan. Tentunya perlu kordinasi bersama Forkopimda. Sehingga diperlukan sinergitas antara Pemerintah dan Forkopimda khusunya Kejaksaan Negeri. Dengan kerja sama ini, semoga sinergitas kita bersama Kejaksaan Negeri dan secara umum Forkopimda dapat terjalin dengan baik,” pungkas Surunuddin.
