Oyisultra.com, KONAWE SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) gratis mahasiswa.
Hal ini dalam rangka mewujudkan Konsel Setara (Sehat, Cerdas, Sejahtera). Program ini adalah visi misi atau janji Bupati dan Wakil Bupati Irham Kalenggo-Wahyu Ade Pratama Imran (Irham-Wahyu) saat keliling berkampanye pada Pilkada 2024 lalu.
Bupati Konsel, Irham Kalenggo mengatakan bantuan pembayaran UKT gratis mahasiswa ini guna mendukung biaya pendidikan mahasiswa yang tidak mampu, atau memiliki pendapatan ekonomi menengah ke bawah yang ada di Konsel.
“Anggarannya sudah kami siapkan, untuk sementara dananya itu Rp10 miliar. Jadi kita hanya bayarkan UKTnya,” kata Irham.
Irham menyebutkan, bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun regulasi. Selanjutnya akan bekerja sama dengan beberapa Universitas, agar bantuan tersebut tepat kepada yang menerima.
“Untuk tahap awal ini kita prioritaskan untuk mahasiswa dalam negeri dulu, bahkan dalam lingkup Sultra. Sebab, kita masih kesulitan di data yang harus valid, benar, dan tidak boleh salah memberi,” ujarnya.
“Jadi, persoalan jumlahnya itu nanti akan ketahuan, setelah kami minta data dari beberapa Universitas atau Kampus yang ada di Bumi Anoa,” sambung dia.
Mantan Ketua DPRD Konsel ini menegaskan, bahwa untuk kriteria penerima bantuan UKT gratis tersebut diantaranya mahasiswa tidak mampu, kuliah dari semester satu sampai delapan karena idealnya menempuh pendidikan hanya empat tahun.
“Jadi kita fokus pada teman-teman keluarga kita yang ekonominya menengah ke bawah, dan khusus masyarakat Konsel,” jelasnya.
Selain UKT gratis untuk mahasiswa, pihaknya juga akan menyiapkan BPJS gratis dan baju sekolah gratis untuk seluruh masyarakat Konsel.
“Harapan saya sebelum 100 hari kerja program tersebut sudah launching, mudah-mudahan bersamaan dengan ulang tahun Kabupaten Konawe Selatan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, saat ini Pemda Konsel sementara melakukan pendataan mahasiswa melalui kepala desa se-Konsel.
