Oyisultra.com, KONAWE SELATAN – Dalam upaya memastikan kelancaran dan kualitas pembangunan di daerah pemilihan (Dapil) IV, V dan VI. Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi proyek pekerjaan Pemda Konsel di Dapil tersebut pada 16–23 Januari 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung progres pembangunan infrastruktur di beberapa kecamatan, yakni Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda, dan Wolasi (Dapil IV). Dan di Dapil V yang meliputi Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Kolono, Kolono Timur dan Kecamatan Laonti, serta di Dapil VI masing-masing Kecamatan Laeya, Lainea, Palangga, Palangga Selatan dan Kecamatan Baito.
Monev di Dapil IV dilaksanakan oleh Wakil Ketua DPRD Konawe Selatan, Ronald Rante Alang, ST, bersama lima anggota DPRD lainnya. Yakni Nadira, Bobi, Andi Achmad, H Purnama Sabolil, dan Suyanto.
Mereka turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa berbagai proyek pembangunan berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami kendala berarti.
Pada Senin, 20 Januari 2025, rombongan DPRD mengunjungi SD Negeri 5 Konda guna mengevaluasi pembangunan ruang guru dan ruang laboratorium.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pembangunan masih terkendala pengadaan perabotan, sehingga ruangan belum dapat digunakan secara optimal.
Di Kecamatan Wolasi, monitoring dilakukan di Puskesmas Wolasi. Dengan anggaran lebih dari Rp2 miliar, pembangunan fasilitas kesehatan ini masih tertunda akibat kendala dari pihak kontraktor, sehingga progres pengerjaannya baru mencapai 25%.
Selanjutnya, pada 21 Januari 2025, evaluasi dilanjutkan di Kecamatan Konda, tepatnya di Desa Masagena. Tim DPRD meninjau pembangunan jembatan box culvert ruas Tanea–Sanggula, yang telah selesai 100%. Sementara itu, proyek talud telah mencapai 90% penyelesaian.
Di Kecamatan Ranomeeto Barat, evaluasi difokuskan pada pembangunan sumur bor di Desa Tunduno. Proyek senilai Rp810 juta yang bersumber dari dana DAK ini telah rampung sepenuhnya.
Pada 22 Januari 2025, pemantauan dilakukan di Desa Lalowiu, Kecamatan Konda, untuk mengecek proyek pengaspalan jalan. Meskipun tahap pertama telah selesai, tim menemukan bahwa masih ada ruas jalan yang belum tersambung hingga Puosu Jaya, sehingga perlu ada kelanjutan ke tahap berikutnya.
Sementara itu, di SD Negeri 4 Ranomeeto, pembangunan ruang kelas dua lantai dengan anggaran Rp1,176 miliar telah mencapai tahap akhir. Lantai pertama telah dilengkapi dengan perabotan, sementara lantai kedua masih menunggu pengadaan fasilitas.
Pada hari terakhir, 23 Januari 2025, DPRD Konawe Selatan melakukan monitoring di Desa Amoito, Kecamatan Ranomeeto. Proyek rabat beton sepanjang 70 meter dengan anggaran Rp500 juta telah diselesaikan. Selain itu, pembangunan rumah dinas dokter di Puskesmas Konda juga telah rampung dengan anggaran Rp200 juta, meskipun masih perlu penyempurnaan pada beberapa bagian bangunan.
Melalui kegiatan monitoring ini, DPRD Konawe Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur agar berjalan sesuai rencana.
Bahwa pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan akan terus dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta manfaat bagi masyarakat.
Memastikan bahwa setiap proyek yang telah direncanakan benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor.
Monev di (Dapil) V Kecamatan Laonti dilaksanakan pada 16 Januari 2025. Monitoring dan Evaluasi ini difokuskan pada program kerja proyek fisik dan non-fisik yang didanai oleh APBD, APBN, DAU, serta Dana Desa (DD).
Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program-program yang telah dijalankan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta memastikan bahwa anggaran yang digunakan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan MONEV, ditemukan beberapa program yang telah berjalan dengan baik. Namun ada pula yang mendapat catatan evaluasi.
Dalam kunjungannya ke Kecamatan Laonti, tim Monev DPRD Dapil V melakukan evaluasi terhadap beberapa proyek pembangunan.
Salah satunya adalah pembangunan Puskesmas Laonti yang bersumber dari APBD dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
Proyek ini terlaksana dengan baik tanpa ada catatan khusus dari DPRD. Selain itu, rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) di SDN 6 Laonti juga telah berjalan sesuai dengan perencanaan dengan pendanaan dari DAU dan dikerjakan oleh Dinas Pendidikan. Sama seperti proyek sebelumnya, rehabilitasi sekolah ini juga tidak memiliki catatan khusus dari tim evaluasi.
Selain meninjau proyek-proyek yang telah terealisasi, DPRD juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan fasilitas kesehatan di Pustu Tambolosu untuk memastikan perkembangannya.
Kunjungan serupa dilakukan ke beberapa SDN di Kecamatan Laonti, termasuk SDN 11 dan SDN 3, guna meninjau kondisi sekolah serta perkembangan pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, DPRD juga mengunjungi Kantor Camat Laonti untuk melihat kondisi dan operasional kantor pemerintahan setempat.
Diketahui anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan dari Dapil V diantaranya adalah Hamrin, S.Kom., M.AP yang menjabat sebagai Ketua DPRD, Ronald Rante Alang, S.T dan Arjun, S.T sebagai Wakil Ketua DPRD, serta beberapa anggota DPRD lainnya. Seperti Butomo Lubis, S.H, Hj. Yuliyati, S.Si, H. Beangga Harianto, S.Ip., M.Si., M.Pd, Hj. Satria, S.Ip, dan Harudin, S.H.
Monitoring dilakukan pada tanggal 17 Januari 2025 di Kecamatan Kolono Timur, yang merupakan salah satu wilayah yang menjadi prioritas evaluasi.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di wilayah Dapil V, guna memastikan apakah program tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaan MONEV, anggota DPRD Dapil V menemukan beberapa proyek pembangunan yang sudah berjalan dengan baik, namun juga menemukan adanya beberapa kendala teknis yang menyebabkan beberapa program tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Salah satu kegiatan yang mendapatkan perhatian khusus adalah pembangunan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Ngapawali dan Desa Batu Putih. Proyek ini dibiayai melalui APBD dan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan.
Meskipun proyek ini telah terealisasi, tim MONEV DPRD menemukan adanya kendala dalam perencanaan dan pemasangan pipa, yang mengakibatkan aliran air tidak lagi mengalir ke rumah-rumah warga sebagaimana yang direncanakan.
Oleh karena itu, DPRD memberikan catatan khusus terkait hal ini agar segera dilakukan perbaikan teknis guna mengoptimalkan manfaat proyek tersebut.
Kegiatan MONEV ini merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan realisasi program pembangunan.
DPRD memastikan bahwa setiap program yang telah dianggarkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kendala di lapangan, akan dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk segera mencari solusi agar program tersebut bisa berjalan sesuai harapan.
Selain itu, anggota DPRD yang turut serta dalam kegiatan ini juga sepakat untuk terus meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan bisa berjalan dengan lebih optimal.
Saat melakukan kunjungan langsung ke lokasi mereka berdialog dengan masyarakat, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang ada guna menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan pembangunan di masa mendatang.
Dari hasil MONEV ini, DPRD Kabupaten Konawe Selatan berkomitmen untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan.
DPRD juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti berbagai temuan di lapangan, sehingga masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaat dari program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi seperti ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Konawe Selatan, khususnya di wilayah Dapil V.
Dalam pelaksanaan MONEV kali ini, tim DPRD Dapil V meninjau berbagai program yang telah direalisasikan di beberapa wilayah, salah satunya di Kecamatan Kolono Timur. Salah satu program yang menjadi perhatian dalam evaluasi ini adalah Bantuan Rumah Ibadah di Desa Lambangi. Program yang bersumber dari anggaran APBN dan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat ini telah dinyatakan terealisasi. Meski demikian, DPRD terus mendorong agar program yang telah berjalan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Anggota DPRD Dapil V turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa proyek fisik dan nonfisik yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan peruntukannya. Evaluasi ini juga dilakukan guna mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat atau justru masih memerlukan pembenahan.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, DPRD menemukan bahwa sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 memiliki tingkat keberhasilan yang beragam. Beberapa proyek diketahui berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sementara beberapa lainnya dinilai kurang optimal, bahkan tidak sesuai dengan perencanaan awal. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Konawe Selatan berkomitmen untuk terus mengawasi serta memastikan bahwa setiap program pembangunan yang didanai oleh anggaran negara dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini, DPRD Konawe Selatan berharap dapat terus mendorong transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga setiap program pembangunan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap anggaran daerah yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024.
Melalui kegiatan ini, DPRD ingin memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai dengan dana publik benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Tim yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Hamrin, S.Kom., M.AP, serius menjalankan fungsi pengawasan ini sebagai bagian dari upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2025 di Kecamatan Kolono, yang merupakan salah satu kecamatan di Dapil V yang mendapatkan perhatian lebih.
Kecamatan ini dipilih karena beberapa program pembangunan yang dilakukan pada tahun 2024 penting untuk dievaluasi agar dapat melihat apakah realisasi program tersebut sesuai dengan yang direncanakan dan memberikan manfaat yang diharapkan.
Hasil dari kegiatan MONEV menunjukkan bahwa beberapa program pembangunan di Kecamatan Kolono telah terealisasi dengan baik. Salah satunya adalah Bantuan Rumah Ibadah Masjid Al Huda di Kelurahan Kolono, yang didanai oleh APBN melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Konsel.
Program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kenyamanan ibadah.
Selain itu, program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Kolono juga berhasil terealisasi dengan menggunakan dana APBD, dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
Program ini dinilai sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperbaiki kualitas hunian mereka.
Meskipun sebagian besar program yang dipantau berhasil terealisasi sesuai dengan rencana, DPRD juga mencatat adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Selanjutnya juga melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) di Kecamatan Kolono pada 19 Januari 2025. Salah satu proyek yang menjadi sorotan dalam MONEV ini adalah pembangunan jalan produksi pertanian di Desa Awunio.
Proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dikerjakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Berdasarkan hasil tinjauan di lapangan, proyek ini telah terealisasi sesuai rencana.
Ketua DPRD dalam kegiatan ini juga diikuti oleh beberapa anggota DPRD Dapil V, yaitu Butomo Lubis, SH; Hj. Yuliyati, S.Si; H. Beangga Harianto, S.Ip., M.Si., M.P.d; Hj. Satria, S.Ip; dan Harudin, SH.
Mereka menekankan bahwa MONEV ini dilakukan secara berkala guna memastikan program kerja yang telah dirancang dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
DPRD Kabupaten Konawe Selatan melalui kegiatan MONEV ini berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan.
Kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk evaluasi terhadap proyek yang sudah berjalan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di masa mendatang.
Mereka berdialog dengan masyarakat dan melakukan pemantauan langsung terhadap berbagai program pembangunan yang telah dijalankan di lapangan.
Hasil dari kunjungan ini akan disampaikan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang ditemukan selama kegiatan MONEV.
Dengan adanya kegiatan MONEV ini, DPRD Kabupaten Konawe Selatan berharap dapat meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih terarah dan terukur.
Berdasarkan hasil MONEV yang dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Kolono pada 20 Januari 2025, ditemukan bahwa sejumlah program telah terealisasi dengan baik, namun ada pula yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut.
Dalam tinjauan lapangan, DPRD Konawe Selatan menemukan beberapa proyek pembangunan yang telah selesai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu program yang berjalan sesuai rencana adalah pengembangan jaringan perpipaan SPAM di Desa Sawa, yang telah terealisasi sepenuhnya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan sumber dana dari APBD.
Namun, tidak semua proyek berjalan tanpa kendala. Pengadaan sarana dan prasarana umum berupa 80 unit WC di Desa Sawa, yang juga dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan APBD, ditemukan dua unit yang tidak terpakai atau belum digunakan. Temuan ini menjadi perhatian DPRD agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Selain itu, pembangunan drainase di Desa Meletumbo juga menjadi salah satu program yang dipantau. Proyek ini telah terealisasi, namun belum sepenuhnya selesai dan masih akan berlanjut dalam anggaran perubahan. DPRD berharap kelanjutan proyek ini dapat segera direalisasikan agar memberikan dampak maksimal bagi warga setempat.
Di sektor pendidikan, pembangunan ruang guru beserta perabotannya di SDN 9 Kolono, Desa Roda, telah berhasil diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dengan sumber dana dari DAK. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan tenaga pendidik dalam menjalankan tugas mereka.
Dengan adanya kegiatan ini, DPRD Konawe Selatan menunjukkan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan daerah agar berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, DPRD berharap agar program-program yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan kualitasnya dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat.
Kegiatan Monev pada 21 Januari 2025 dilaksanakan di Kecamatan Moramo Utara sebagai lokasi utama. Dalam pelaksanaannya, tim DPRD Dapil V meninjau berbagai program yang telah berjalan, baik yang sudah terealisasi dengan baik maupun yang masih menghadapi kendala dalam implementasinya. Dari hasil pemantauan, ditemukan beberapa proyek yang telah terlaksana sesuai rencana. Bantuan rumah ibadah untuk Masjid Darul Muttaqin di Desa Puasana dan Masjid Nurul Iqbal di Kelurahan Lalowaru menjadi dua program yang sukses direalisasikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan dana yang bersumber dari APBD.
Di sektor kesehatan, rehabilitasi Puskesmas Lalowaru yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) serta dikerjakan oleh Dinas Kesehatan juga telah berjalan. Namun, dalam catatan DPRD, proyek ini belum sepenuhnya tuntas. Masih terdapat beberapa ruangan dan pintu yang belum selesai dikerjakan. Hal serupa ditemukan dalam proyek rehabilitasi Penyuluh KB Lalowaru yang juga dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan bersumber dari APBD. Pengerjaan proyek ini telah selesai dilakukan, tetapi masih menyisakan beberapa kekurangan, seperti tehel yang sebagian belum diganti dan masih menggunakan material lama.
Selain proyek yang telah berjalan dengan baik, DPRD juga menemukan beberapa proyek yang belum terealisasi sesuai harapan. Salah satu di antaranya adalah pembangunan Jalan Lingkar Beton Kecamatan Moramo Utara yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan anggaran dari APBD. Namun, dalam peninjauan di lapangan, tim DPRD tidak menemukan adanya jalan beton di ruas jalan lingkar yang berada di Moramo Utara. Proyek lain yang menjadi perhatian adalah pembangunan sumur dalam di Desa Lambuea. Meski proyek ini telah terealisasi, DPRD mencatat bahwa anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan standar pembuatan sumur dalam.
Sebagai bagian dari agenda MONEV, tim DPRD Dapil V juga melakukan kunjungan ke SATAP 13 Konsel yang berada di Desa Lambuea, Kecamatan Moramo Utara. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi sekolah serta kebutuhan yang masih perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.
Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan oleh enam anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan dari Dapil V. Mereka adalah Hamrin, S.Kom., M.AP, yang menjabat sebagai Ketua DPRD; Butomo Lubis, SH, sebagai Anggota DPRD; Hj. Yuliyati, S.Si, yang menjabat sebagai Wakil DPRD; H. Beangga Harianto, S.Ip., M.Si., M.P.d, sebagai Anggota DPRD; Hj. Satria, S.Ip, juga sebagai Anggota DPRD; serta Harudin, SH, yang turut serta sebagai Anggota DPRD.
Dengan adanya kegiatan ini, DPRD Kabupaten Konawe Selatan berharap agar setiap program pembangunan yang telah dianggarkan dapat direalisasikan dengan optimal dan tepat sasaran. DPRD juga mendorong pemerintah daerah serta dinas terkait untuk segera menyelesaikan proyek-proyek yang belum tuntas agar manfaatnya bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kabupaten Konawe Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.
Melalui pemantauan langsung di lapangan, diharapkan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di daerah ini.
Monitoring dan Evaluasi pada 22 Januari 2025 dengan wilayah sasaran di Kecamatan Moramo. Anggota DPRD turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana efektivitas program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Salah satu temuan penting dalam kegiatan ini adalah pembangunan ruang kelas baru di SKB Moramo yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Meskipun proyek tersebut telah terealisasi, namun dalam kenyataannya tidak pernah difungsikan. Bahkan, tidak ditemukan adanya aktivitas penggunaan ruang kelas tersebut, serta tidak ada pegawai yang berkantor di tempat tersebut.
Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Kecamatan Moramo untuk meninjau kondisi fasilitas pendidikan dan proses belajar mengajar. Sekolah-sekolah yang dikunjungi antara lain SMPN 56 Konawe Selatan, SD 10 Moramo di Desa Margacinta, SD 6 Moramo di Desa Margacinta, SMPN 4 Konawe Selatan di Desa Landipo, SDN 11 Moramo di Kelurahan Lapuko, SMPN 27 Konawe Selatan di Desa Pudaria, serta SD-SMPN SATAP 18 Konawe Selatan di Desa Ulusena.
Monitoring ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin, S.Kom, M.AP, bersama empat anggota DPRD lainnya, yaitu Butomo Lubis, SH, Hj. Yuliyati, S.Si, H. Beangga Harianto, S.Ip., M.Si., M.P.d, serta Hj. Satria, S.Ip.
Dengan adanya kegiatan MONEV ini, DPRD Kabupaten Konawe Selatan berharap agar program pembangunan yang telah dirancang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Temuan dari hasil MONEV ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan dan alokasi anggaran di masa mendatang, sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Sedangkan, kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Daerah Pemilihan VI berlangsung pada 20–23 Januari 2025.
Monitoring dan evaluasi ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Konawe Selatan, Arjun didampingi anggota DPRD lainnya, yaitu Erman, Samsul Alam, Marwan, Iksan, dan Irfandi Asnur.
Salah satu fokus utama adalah peninjauan rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Baito, yang kini telah selesai dan dihuni oleh para tenaga medis. Proyek ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Selain itu, Arjun juga mencatat adanya kebutuhan mendesak terkait bantuan mobil sekolah untuk SDN dan SMP Satap di Desa Matabubu.
Kepala sekolah setempat mengungkapkan bahwa fasilitas transportasi sangat dibutuhkan guna menunjang kelancaran pendidikan siswa.
Dalam pemantauan di Kecamatan Palangga, Samsul Alam, ST, anggota DPRD Komisi II, menyampaikan bahwa pembangunan drainase di ruas jalan Palangga – UPTD Tolihe telah terlaksana dengan baik, termasuk infrastruktur perumahan dinas bagi tenaga medis di Puskesmas Palangga.
Sementara itu, pada 21 Januari 2025, Iksan, anggota DPRD lainnya, menemukan adanya pekerjaan pengaspalan yang kurang rapi di Desa Ululakara.
Beberapa ruas jalan tertutup timbunan tanah akibat pengerjaan drainase yang tidak optimal.
Camat Palangga Selatan juga meminta tambahan pembangunan deker dan talut, serta pengaspalan tambahan di wilayah Waturapa dan perbatasan Palangga Selatan.
Pada 22 Januari 2025, Marwan, anggota DPRD Konawe Selatan, meninjau proyek normalisasi Kali Lainea di Desa Aoreo.
Proyek ini telah rampung, dengan pembebasan lahan hampir 3 hektar yang menelan anggaran sekitar Rp250 juta.
Di hari terakhir, 23 Januari 2025, Irfandi Asnur, anggota DPRD lainnya, mengonfirmasi bahwa peningkatan struktur jalan ruas Rambu-Rambu di Kecamatan Laeya telah selesai sesuai perencanaan.
Melalui kegiatan ini, DPRD Konawe Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayahnya.
Arjun, ST, menegaskan bahwa seluruh temuan dan aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti dalam pembahasan kebijakan daerah ke depan.
Dengan adanya pengawasan langsung ini, diharapkan pembangunan di Konawe Selatan berjalan sesuai harapan masyarakat dan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga.
