Oyisultra.com, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari melaksanakan rapat paripurna penyampaian tanggapan atau jawaban Wali Kota Kendari terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari tahun 2023.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Kendari Subhan yang didampingi Wakil Ketua LM. Inarto dan Samsuddin Rahim. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup hadir juga para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Kendari di ruangan paripuran, Senin 22 Juli 2024.
Sebelumnya fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari telah menyampaikan atau menyerehkan pandangannya umum terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan laporan keuangan atas APBD Kota Kendari tahun 2023.
Sebanyak tujuh fraksi yang telah menyerahkan pandangan umum. Tapi terdapat salah satu yang menjadi sorotan yaitu mengenai air bersih di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kendari yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Gerindra.
pertanggungjawaban APBD Kota Kendari tahun 2023
Bahwa PDAM Tirta Anoa Kendari harus meningkatkan pembangunan fasilitas pelayanan air, memastikan kualitas air bersih terhadap masyarakat Kota Kendari. Kemudian PDAM Tirta Anoa Kendari diminta aktif melakukan pengawasan atau investigas terhadap penyambungan pipa PDAM secara ilegal, karena semua ini atas keluhan dari masyarakat Kota Kendari.
Menanggapi hal tersebut, Pj. Wali Kota Kendari Muhammad Yusup hadir yang langsung saat rapat menyampaikan, ada langkah-langkah konkrit telah diambil untuk memastikan ketersediaan air bersih yang memadai bagi seluruh warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Salah satu langkah yang dilakukan adalah perbaikan dan peningkatan infrastruktur jaringan distribusi air bersih untuk masyarakat Kota Kendari,” kata Muhammad Yusup saat menyampaikan jawabannya.
Tak hanya itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra mengatakan, pemerintah kota juga bakal membentuk Tim Terpadu untuk menginvestigasi penyambungan PDAM secara ilegal. Lanjut dia, sebagai upaya meningkatkan kapasitas distribusi kualitas air ke masyarakat, saat ini pihak perusahaa air minum telah melakukan berbagai upaya konkrit melalui kegiatan yang bersifat konstruktif.
“Secara bertahap melakukan peremajaan infrastruktur sarana dan prasarana fisik jaringan distribusi air bersih dari hulu ke hilir dan melakukan pendistribusian air bersih dengan sistem zonasi. Sehingga pelanggan dapat dilayani secara kontinu dengan kualitas yang memadai,” jelasnya.
Untuk ketahui, rapat paripurna pertama atas pandangan umum fraksi dihadiri Plh Sekda Kota Kendari Amir mendapat banyak pertanyaan dari sejumlah fraksi ketidak hadiran Pj Wali Kota Muhammad Yusup dan Sekda Ridwansyah Taridala. Kemudian rapat tersebut diskors.
Kemudian rapat dilanjutkan dengan jawaban wali kota Kendari atas pandangan umum fraksi-fraksi yang dihadriki langsung Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup. (ADV)
