Oyisultra.com, KENDARI – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam pengendalian inflasi mendapat respons positif dari Komisi II DPRD Kota Kendari. Legislatif menilai sejauh ini apa yang menjadi upaya pemerintah kota dalam mengendalikan inflasi sudah cukup baik dengan melakukan berbagai upaya untuk masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Kendari M. Syaifullah Usman di DPRD Kota Kendari, 18 Juli 2024. Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengendalikan inflasi seperti, melakukan pasar murah, melakukan pemantauan harga di pasar, mendirikan kios TPID di pasar Lapulu, dan Anduonohu serta pemanfaatan lahan kosong atau pekarangan untuk menanam sayur-sayuran.
“Kita berharap langkah ini terus dilakukan oleh pemerintah kota di kelurahan dan instansi lingkup pemerintah kota. Kita harap dapat diterapkan oleh masyarakat Kota Kendari dengan memanfaatkan pekarangan menamam sayur-sayuran,” kata M. Syaifullah Usman.
Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.
“Menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan menjaga harga produk-produk pangan untuk menghindari inflasi di Kota Kendari merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah kota,” jelasnya.
Politisi Partai Amanat Nasonal (PAN) ini menyarankan untuk menghindari inflasi, Pemkot Kendari rutin turun langsung mengecek atau memantau ketersediaan dan harga kebutuhan-kebutuhan warga di lapangan terutama di pasar-pasar yang ada di Kota Kendari.
“Berhubungan merupakan kepentingan rakyat. Maka kita berharap pemerintah kota bersama instansi terkait bisa mengatasinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi II juga telah melakukan rapat kerja (Raker)
terkait pengendalian inflasi di Kota Kendari bersama Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tenggara (Sultra), Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Kendari. Senin, 15 Juli 2024.
“DPRD akan melakukan koordinasi dengan Bulog dan dinas terkait dalam pengendalian inflasi di Kota Kendari. Kemudian DPRD juga akan membantu mengawasi ketika ada situasi yang bermasalah dan menyampaikan kepada dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti untuk menekan terjadinya inflasi di Kota Kendari.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengikuti rapat penyampaian Indeks Harga Konsumen (IHK) Inflasi Kota Kendari Tahun 2024 di Aula Kantor Badan Pusat Statistik Kota Kendari, Senin (1/7/2024)
Abdul Rauf mengatakan, inflasi di Kota Kendari mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Dari 0,5 persen naik menjadi 2,4 persen.
“Tantangan ini adalah ujian untuk kita bersama. Masih ada beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga yang perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah,” kata Abdul Rauf.
Sementara Kepala Badan Statistik (BPS) Kota Kendari Sutriwati menjelaskan, inflasi year on year di Kota Kendari mencapai 2,4 persen dengan indeks harga konsumen mencapai 106,70.
“Bahwa kenaikan harga ini terutama dipicu oleh lonjakan indeks kelompok pengeluaran tertentu, seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik sebesar 7,55 persen. Sedangkan kelompok pendidikan mengalami kenaikan sebesar 5,16 persen, dan kelompok penyediaan makanan serta restoran sebesar 2,48 persen,” terangnya. (ADV)
