Oyisultra.com, KONAWE SELATAN – Warga Desa Lalonggasu, Lalowatu dan Desa Palotawo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), sudah bosan dan lelah menunggu perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Masyarakat tiga desa tersebut, akhirnya meluapkan aksi protes dengan melakukan blokade ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Andoolo – Tinanggea tepatnya di Desa Lalonggasu, yang diketahui sudah bertahun-tahun tidak kunjung dilakukan perbaikan dan pengaspalan.
Sementara itu, Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga mengaku, telah mendengar laporan masyarakat terkait aksi untuk melakukan blokade atau menutup jalan yang menghubungkan Andoolo – Tinanggea di Lalonggasu tersebut.
Terkait aksi warga yang menutup jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Sultra, kata Surunuddin, Pemda Konsel tidak bisa berbuat banyak atau melarang.
“Kami tidak bisa melarang akan aksi tutup jalan yang dilakukan oleh warga. Itu juga mungkin karena sudah bosan dan lelah menunggu perbaikan dan pengaspalan jalan yang telah lama di janjikan,” ujar Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga kepada awak media saat ditemui disela-sela penyerahan SK perpanjangan Kepala Desa di Pendopo Rujab Bupati di Andoolo, Kamis (4/7/2024).
Menurut orang nomor satu di Konsel itu, terkait kerusakan jalan di Konawe Selatan yang menjadi kewenangan Pemprov Sultra sudah sejak lama diminta oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, untuk kemudian diambil alih menjadi jalan kabupaten untuk dilakukan perbaikan.
“Kalau terkait kerusakan jalan Provinsi yang rusak dan butuh perbaikan, bukan saja masyarakat yang pedoko. Saya saja ini mau ke Alangga saja pedoko akibat jalan yag rusaknya berat sekali,” katanya.
Menurut mantan Ketua DPRD Konawe Selatan, tuntutan masyarakat khususnya masyarakat Lalonggasu yang menutup akses jalan Provinsi di Lalonggasu itu sudah sering dilakukan, bahkan warga sudah pernah ke DPRD Sultra untuk menyampaikan aspirasi. Tapi hingga kini, jalan tersebut belum juga di aspal.
“Saya juga berharap, agar masyarakat tidak anarkis dan melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat setempat,” pungkasnya.
