Oyisultra.com, KONAWE SELATAN – Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta legislasi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun Anggaran 2023.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati (eksekutif) kepada DPRD (legislatif).
Dengan begitu, anggota DPRD Konawe Selatan, dengan serentak turun lapangan di 25 Kecamatan atau di empat daerah pemilihan (Dapil) se-Konawe Selatan.
Dimana empat dapil tersebut, yakni Dapil I meliputi Kecamatan Andoolo, Andoolo Barat, Buke, Tinanggea dan Kecamatan Lalembuu.
Sementara untuk dapil II meliputi Kecamatan Basala, Benua, Angata, Mowila, Sabulakoa, Landono, Ranomeeto Barat, dan Kecamatan Ranomeeto.
Untuk Dapil III meliputi Kecamatan Konda, Wolasi, Laeya, Lainea, Baito, Palangga dan Palangga Selatan.
Sementara untuk dapil IV meliputi Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Kolono, Kolono Timur dan Kecamatan Laonti.
Monitoring dan evaluasi LKPJ ini dilaksanakan oleh 35 Anggota DPRD Konawe Selatan periode 2019 – 2024 masing-masing Irham Kalenggo S.Sos M.Si (Ketua DPRD), Armal (Wakil Ketua I), Hj Hasnawati SE (Wakil Ketua) II.
Budi Sumantri (Ketua Komisi I), Nadira SH (Ketua Komisi II), Ramlan (Ketua Komisi III), Ahmad Muhaimin SKM S.Pd M.Pd, Mbatono Suganda, Wawan Suhendra, Ni Putu Ayu Dewi, Nilda S.Pt.
Hj Hasmawati SE, Hj Haslinda J SE, Haena, Udin Saputra S.Ip, Djuharuddin S.Si, Tasman Lamuse SE, I Gusti Putu Wibawa SE, Andi Ahmad S.Sos, Marwan, Arjun ST, Erman SE, H Aharis, Syarifuddin Pariwusi, dan Anshari Tawulo SE.
Serta, Hj Yuliyati SE, Hj Suriani, Muh Yusri SE M.Si, Herman Pambahako SH, Djoko Suprihatin, Ahmad Arno Silondae, Hj Lema, dan Butomo Lubis SH.
Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo mengungkapkan, bahwa monev mencakup proses pengumpulan data realisasi program atau kegiatan, pelaporan kegiatan hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja.
Ketua DPD II Golkar Konsel ini menambahkan, kegiatan monitoring merupakan salah satu tugas pokok DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Hasil dari monitoring dan Evaluasi akan dijadikan rekomendasi atau catatan DPRD terhadap kinerja yang telah dilaksanakan eksekutif di tahun anggaran sebelumnya, yakni tahu 2023 lalu,” ujar Irham Kalenggo.
Monev Selasa, 16 sampai dengan Jumat 19 April 2024 dilaksanakan di empat lokasi, yakni di Kecamatan Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Landono dan Kecamatan Sabulakoa.
Di Kecamatan Ranomeeto dengan melakukan monitoring pada pekerjaan Penimbunan dan Rabat Beton Pasar Ranomeeto tahun 2023.
Hasilnya, Rabat Beton terlaksana sepanjang 200 meter, dan Drainase tidak sesuai spek, hanya sebagian yang memakai besi, dan rabat jalan tidak sesuai spek kontruksi beton.
Selanjutnya, rehabilitasi bangsal BBI Ranomeeto dan rehabilitasi gedung Puskesmas terlaksana. Rehabilitasi Aula SKB Ranomeeto, dan Rabat Beton Jalan Anaway juga terlaksana.
Sementara rehabilitasi rumah dinas Puskesmas, dan pembangunan sumur tanah di Kecamatan Ranomeeto tidak dilaksanakan.
Untuk di Kecamatan Ranomeeto Barat (Ranbar) melakukan monitoring pada pembangunan Talud Puskesmas Ranomeeto Barat, yang pekerjaannya telah terlaksana.
Kecamatan Landono dengan mengunjungi pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN 1 Landono, Gedung A, B dan C Kecamatan Sabulakoa telah dikerjakan.
Meninjau Gedung Puskesmas Sabulakoa dan perumahan dokter. Ruang IGD Puskesmas kondisi bangunannya sudah retak. IPAL belum selesai pembangunannya dan mesin belum ada, serta sumur dalam PKM tidak berfungsi.
Monitoring pada Rabu, 17 hingga 24 April 2024 di Kecamatan Ranommeto, semua kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Ranomeeto pada tahun anggaran 2023 lalu dianggap rampung atau tuntas, antara lain kegiatan pembangunan gedung kantor Kecamatan, perbaikan jalan dan pemasangan lampu jalan.
Untuk di Kecamatan Kolono yang dilaksanakan pada Jumat 19 April 2024 hasilnya, kegiatan yang dilaksnakan di Kecamatan Kolono dianggap belum selesai atau rampung, karena kegiatan tersebut menyeberang di tahun 2024.
Selain itu, ada permintaan dari pihak Kecamatan Kolono untuk bantuan Pengamanan Satpol PP 1 (satu) orang.
Sementara monev yang dilaksanakan di Kecamatan Kolono Timur pada Sabtu 20 April 2024 hasilnya, semua kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kolono Timur pada Anggaran tahun 2023 lalu tuntas atau rampung.
Selanjutnya monev di Kecamatan Konda pada Minggu 21 April 2024 hasilnya, kegitan yang dilaksanakan di Puskesmas Konda termasuk pembangunan Posyandu Prima sudah tuntas, namun belum bisa digunakan karena fasilitas sarana air bersih di 6 (enam) Desa Belum ada, antara lain Desa Konda Satu, Lamomea, Moromo, Pumbula Jaya, Masagena dan Desa Cialam.
Untuk gedung Posyandu Prima Desa Lamomea bagian dapur lantainya rusak. Selanjutnya permintaan penambahan gedung dan pembangunan pagar Puskesmas.
DI Kecamatan Moramo Utara, monitoring dilaksanakan pada Senin 22 April 2024. Hasilnya, semua kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Moramo Utara Pada tahun anggaran 2023 lalu semuanya tuntas.
Monev lanjutan di Kecamatan Moramo Utara Pada Selasa, 23 April 2024 dengan meninjau SDN 7 Moramo Utara. Sekolah tersebut masih kekurangan guru. Serta menerima permintaan atau usulan perbaikan Pos Perhubungan PAD SANGGULA, untuk pembangunan pagar SMPN 21 Konsel belum atau tidak selesai dikerjakan.
Monitoring di Kecamatan Moramo dilaksanakan pada Rabu, 24 April 2024 dengan menemukan kegiatan pembangunan Posyandu Prima yang ditargetkan 20 unit, namun yang terealisasi hanya 2 unit.
Sementara monitoring pada Senin, 22 sampai dengan Kamis 25 April 2024 dilaksanakan di Kecamatan Mowila, Angata, Benua dan Kecamatan Basala.
Hasil monitoring di Kecamatan Mowila, Rehabilitasi Puskesmas Mowila terlaksana, dan Pembanguan ruang kelas II SDN Mowila tiga ruangan terlaksana
Hasil monitoring di Kecamatan Angata, menemukan kondisi Posyandu Prima belum bisa digunakan karena keadaan bangunan belum aman untuk digunakan, sehingga fasilitas posyandu belum bisa digunakan. Ada 6 bangunan Posyandu belum bisa digunakan, dan pembangunannya tidak sesuai speak, serta ditemukan bangunan yang tidak mempunyai kamar WC.
Hasil monitoring di Kecamatan Benua, menemukan pembangunan Posyandu Prima II di Desa Lamara kondisinya belum bisa digunakan.
Sedangkan monitoring di Kecamatan Basala, dengan mengunjungi pekerjaan Rehap ruang kelas A dan B, pembangunan rumah dinas, pembangunan gedung laboratorium Komputer terlaksana dan Ruang UKS lengkap dengan fasilitasnya.
Serta, fasilitas komputer 15 unit, jumlah murid sebanyak 38 orang dengan guru 4 orang non ASN 3 orang, serta pekerjaan Posyandu Prima Desa Lipumasagena sampai saat ini belum ada penyerahan kunci dan penggunaan gedung. (Adv)
